Jika Dalam Satu Minggu Kemacetan Akibat Truk Tambang Masih Terjadi, Ini Yang Akan Dilakukan Aliansi Banten Birokrasi
CILEGON, KM – Sebanyak 30 Lembaga Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tergabung dalam Aliansi Banten Birokrasi ikut menyoroti perihal kemacetan akibat meningkatnya Volume kendaraan truk tambang di jalan Bojonegara yang merupakan perbatasan antara Kota Cilegon dan Kabupaten Serang beberapa pekan ini, sehingga menimbulkan kemacetan juga berdebu
Dikatakan Haji Suwarni atau yang akrab di sapa Haji Wani Ketua Lembaga PPPK-RI (Penerus Pejuang Perintis Kemerdekaan Republik Indonesia) Sat-Bela Negara Mada II Kota Cilegon bahwa akan men-stop truk tambang jika dalam waktu 1 minggu baik itu Pemerintah dan Kepolisian tidak bisa mengatasi kemacetan tersebut
“Akan kelapangan kita Stop, dan jika ada galian tambang yang masih melanggar arti nya akan kita tindaklanjuti juga, ini kan dampak nya luar biasa, jika tidak ada tanggapan dari pihak terkait kita akan melakukan aksi jika tidak ada perkembangan selama 1 minggu ini seperti di Bojonegara, Kramat Watu sampai Taman dan Lingkar (Jalan Lingkar Selatan)” tegas Haji Wani, Selasa (14/10/2025)
Sementara Mursalin Sayuti Sekjen Macan Kulon menyatakan baik masyarakat Kota Cilegon maupun Kabupaten Serang hanya bisa menerima dampak yang ditimbulkan bukan manfaat yang didapat akibat meningkatnya Volume truk tambang
“Ini kan banyak nya truk dari luar dan dampak nya luar biasa bagi masyarakat, mereka mengambil material di Wilayah Cilegon, Serang dan Bojonegara tapi bayar pajak nya tidak masuk ke Cilegon maupun Kabupaten Serang, Masyarakat sudah mengeluh dari mulai kemacetan dan debu juga kecelakaan ya, termasuk jika Jalan rusak siapa yang akan menanggung ?” tutur nya
Selain itu ia menyoroti kebijakan dan upaya Pemerintah dan Kepolisian dalam mengatasi permasalah ini yang dinilai sudah sangat baik, namun Aliansi Banten Birokrasi tetap akan melakukan pemantauan dan melihat perkembangan selama 1 Minggu kedepan
“Ini kan para pemilik atau pengangkut meterial ada yang tidak mengindahkan dari pada aturan atau langkah yang sudah diterapkan baik itu Pemerintah daerah maupun pihak Kepolisian, dan jika dalam satu minggu ini tidak ada penyelesaian kita akan meminta Audensi dengan Forkopimda setempat agar bisa tertib” ujarnya nya
Sementara Sohari Provost LPK-MP Mada Kota Cilegon menegaskan bahwa pihak nya siap jika harus turun melakukan penyetopan Truk tambang, namun ia berharap Pemerintah maupun Kepolisian bisa segera mengatasi persoalan meningkatkan nya Volume kendaraan Truk tersebut
“Jika Pemerintah maupun Kepolisian sudah bertindak tapi persoalan ini belum juga teratasi, sebagai kontrol sosial kita siap untuk turun ke lapangan, kita masyarakat hanya dapat dampak nya saja, manfaat nya tidak ada” tegas nya
Dikabarkan bahwa meningkatnya Volume kendaraan truk tambang ini imbas dari kebijakan Gubernur Jawa Barat yang menutup aktifitas galian tambang di Parung panjang Bogor (An/Red)
About Author
