Warga Cilegon Amankan Ribuan KIP dan Kartu KUSUKA Dari Lapak Rongsok -

**Ribuan KIP yang diamankan Warga Cilegon**

CILEGON, KM – Salah seorang warga Cilegon yang tak ingin disebut kan nama nya mengamankan 3 Karung ATM Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA) yang di peruntukan bagi nelayan yang di keluarkan Bank BNI

Dijelaskan nya bahwa 3 Karung berisi kartu tersebut ia peroleh dari salah satu lapak rongsok di kota Cilegon

“Ketika dapat informasi itu hu langsung saya datangi lapak, Kabar nya pemilik Rongsok ini mendapat 3 karung kartu dari seseorang yang tak dikenal dengan dikawal oleh seseorang berseragam APH , kabar nya kartu itu untuk di musnahkan” terang nya, kamis (16/04/2026)

“Langsung saya amankan, bahaya kalau jangan maen asal bakar saja, ribuan kartu ini” lanjut nya

**Ribuan Kartu KUSUKA yang diamankan Warga Cilegon**

Sementara dikatakan Heni Anita Susila Kepala Dindikbud Cilegon bahwa Kartu Indonesia Pintar (KIP) di peruntukan bagi Mahasiswa

“Kalau SD SMP , Perogram PIP, KIP untuk mahasiswa” ujar Heni melalui pesan WhatsApp

Terkait isu data Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau KIP-Kuliah (KIP-K) yang terbuang atau tidak terkelola dengan baik (berceceran), isu ini berkaitan dengan kewajiban Badan Publik untuk mengelola informasi secara akurat dan tidak menyesatkan.

Berdasarkan regulasi, hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP): Pasal 7 ayat (1): Badan Publik wajib menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik

Selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.Pasal 7 ayat (2): Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.Pasal 52 (Sanksi): Badan Publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, atau tidak menerbitkan Informasi Publik yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain, dipidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000,00.Kelalaian/Korupsi: Jika pembuangan atau ceceran kartu KIP tersebut mengakibatkan kerugian negara atau penggelapan hak penerima, kasus ini dapat diproses hukum menggunakan UU Tipikor (Tindak Pidana Korupsi).(An/Red)