HMI Cilegon Bongkar Buramnya Tata Kelola CSR, Rawan Disalahgunakan -

CILEGON, KM – Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Cilegon, TB Rizki Andika, melontarkan kritik keras terhadap tata kelola Corporate Social Responsibility (CSR) industri di Kota Cilegon yang dinilai tidak transparan, tidak terintegrasi, dan rawan disalahgunakan.

Rizki menegaskan bahwa hingga saat ini tidak ada sistem resmi yang memastikan CSR industri selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Akibatnya, program CSR berjalan tanpa arah strategis, tumpang tindih, bahkan berpotensi hanya menjadi alat pencitraan gimic.

“Kota Cilegon dikenal sebagai kota industri, tapi ironisnya pemerintah daerah gagal memastikan dana CSR industri dikelola secara terencana dan terarah. Tanpa integrasi RPJMD, CSR hanya jadi proyek sporadis yang tidak menyentuh akar persoalan masyarakat,” tegas Rizki.

Lebih jauh, HMI Cilegon menyoroti absennya platform publik yang memuat data komprehensif mengenai CSR. Hingga hari ini, masyarakat tidak memiliki akses terhadap informasi berapa nilai anggaran CSR yang dikeluarkan industri, jenis programnya apa, di mana lokasinya, dan siapa penerima manfaatnya.
“Ini persoalan serius. Tidak adanya platform pelaporan terbuka menciptakan ruang gelap dalam pengelolaan CSR. Jika anggaran publik saja wajib transparan, mengapa dana CSR yang menyangkut kepentingan rakyat justru tertutup?” ujarnya.

Rizki menilai kondisi ini berbahaya karena membuka peluang penyelewengan anggaran, konflik kepentingan, hingga distribusi manfaat yang tidak adil. Padahal dana CSR sejatinya adalah mandat sosial untuk kemaslahatan umat, bukan ruang kompromi elite.

HMI Cilegon secara tegas mendesak pemerintah daerah untuk segera membangun platform terpadu CSR yang mencakup pelaporan, verifikasi data, serta pemetaan program secara real time dan dapat diakses publik.

Tak hanya itu, Rizki juga menuntut agar seluruh program CSR industri di Kota Cilegon diaudit secara independen.

“Audit adalah keniscayaan. Tanpa audit, tidak ada jaminan bahwa dana CSR benar-benar sampai ke masyarakat. Jika pemerintah dan industri tidak mau diaudit, publik patut curiga ada yang sedang disembunyikan,” katanya lugas.

HMI Cilegon menegaskan bahwa kritik ini adalah bentuk kontrol politik mahasiswa terhadap kekuasaan agar pembangunan tidak dikuasai oleh segelintir kepentingan.

“Kami tidak anti-industri, tapi kami menolak praktik pengelolaan CSR yang tidak akuntabel. Negara tidak boleh kalah oleh kepentingan modal. CSR harus berpihak pada rakyat, bukan menjadi bacakan terselubung,” tutup Rizki.