JAKARTA, KM — Dewan Pengurus Daerah (DPD) Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia (GPEI) Provinsi Banten secara tegas mendesak pemerintah pusat untuk segera mewujudkan pelabuhan ekspor yang dapat mengakomodir kepentingan para eksportir di wilayah Banten. Usulan tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) pertama GPEI yang berlangsung di Jakarta, dihadiri langsung Menteri Perdagangan RI Budi Santoso serta para pemangku kepentingan dunia usaha, antara lain Kadin Indonesia, Apindo, dan APBMI.

Dalam forum tersebut, DPD GPEI Banten menyampaikan aspirasi terkait kegiatan ekspor non-migas di Provinsi Banten agar segera memiliki pelabuhan ekspor sendiri. Padahal sejak tahun 2018, Banten — khususnya Kota Cilegon — telah ditetapkan sebagai pelabuhan alternatif guna mengurangi kepadatan di Pelabuhan Tanjung Priok. Namun hingga saat ini, para pengusaha di Banten masih harus mengekspor barang melalui pelabuhan yang berada di luar wilayahnya.

“Kegiatan ekspor barang dari Banten sangat besar, namun pelabuhan yang digunakan masih berpusat di Tanjung Priok dan sekitarnya. Sementara domisili para pengusaha berada di Banten. Hal ini sangat ironi, apalagi di tengah kondisi fiskal daerah yang perlu terus ditingkatkan agar Pendapatan Asli Daerah dapat optimal,” ujar Wakil Ketua DPD GPEI Banten, Johan Singandaru.

Lebih lanjut, Johan menegaskan bahwa keberadaan pelabuhan ekspor di Banten akan memberikan dampak positif tidak hanya bagi efisiensi biaya logistik pengusaha, tetapi juga bagi peningkatan perekonomian Provinsi Banten serta kabupaten dan kota di dalamnya. Oleh karena itu, DPD GPEI Banten telah mengusulkan secara resmi melalui forum Rakernas tersebut agar menjadi perhatian serius pemerintah pusat demi peningkatan ekonomi nasional maupun daerah.

Usulan ini juga sejalan dengan langkah Pemerintah Provinsi Banten yang terus mendorong agar pelabuhan di wilayah Banten dapat difungsikan sebagai pelabuhan ekspor-impor barang umum, mengingat posisi geografis Banten yang sangat strategis