CILEGON, KM — Pemerintah Kota Cilegon menggelar Forum Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Cilegon Tahun 2026 pada Senin, 31 Agustus 2026. Kegiatan ini menjadi wadah evaluasi dan penguatan sinergi dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan. Forum tersebut dihadiri unsur pemerintah daerah, instansi vertikal, dunia usaha dan industri, Baznas, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, serta berbagai pemangku kepentingan.
Wakil Wali Kota Cilegon sekaligus Ketua TKPKD, Fajar Hadi Prabowo, mendorong agar Forum TKPKD tidak berhenti sebagai forum koordinasi, tetapi menjadi ruang kerja bersama yang melibatkan berbagai unsur. Menurutnya, pemerintah, dunia usaha, akademisi, masyarakat, pemuda, dan pemangku kepentingan lainnya perlu bergerak bersama dalam menangani persoalan kemiskinan. “Hari ini saya ingin menyatukan visi bagaimana kita sama-sama menjadikan forum ini menjadi working hub,” ujar Fajar.
Fajar juga menekankan pentingnya melibatkan mahasiswa dan generasi muda dalam pembangunan daerah. Menurutnya, generasi muda dapat membantu pemerintah melihat kondisi masyarakat secara lebih dekat dan menjadi bagian dari proses mencari solusi.
“Anggaplah mereka sebagai radar, sebagai mapping kita awal terhadap apa terjadi realita di lapangan saat ini,” katanya.
Dalam penanganan kemiskinan, Fajar meminta perangkat daerah, camat, dan lurah untuk mengubah pendekatan dari sekadar memberikan bantuan menjadi pemberdayaan masyarakat. Ia menilai masyarakat perlu didorong agar mampu mandiri dan memiliki keberlanjutan dalam meningkatkan kesejahteraannya.
“Jangan pernah menganggap masyarakat adalah objek bantuan. Tugas kita adalah melakukan empowerment dan sustainability. Antara bantuan dan pemberdayaan, yang harus diupayakan adalah pemberdayaan,” tegasnya.
Ia berharap seluruh pihak rutin melakukan evaluasi dan memperkuat kolaborasi agar upaya pengentasan kemiskinan di Kota Cilegon dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Sementara itu, Kepala BAPPERIDA Kota Cilegon selaku Sekretaris TKPKD, Achmad Jubaedi,menyampaikan bahwa forum tersebut tidak hanya menjadi agenda administratif, tetapi juga menjadi wadah konsolidasi untuk menyatukan langkah seluruh pihak dalam penanggulangan kemiskinan.
“Kegiatan ini diselenggarakan bukan sekadar sebagai agenda seremonial administratif, melainkan juga sebagai wadah konsolidasi langkah kita bersama,” ujarnya.
Ia menyampaikan, berdasarkan data BPS, tingkat kemiskinan Kota Cilegon pada 2025 berada pada angka 3,44 persen, turun dari 3,75 persen pada 2024. Capaian tersebut menempatkan Kota Cilegon sebagai daerah dengan tingkat kemiskinan terendah kedua di Provinsi Banten. Meski demikian, ia mengingatkan agar capaian tersebut tidak membuat seluruh pihak berpuas diri.
“Ini adalah capaian positif, namun forum ini digagas dengan kesadaran bahwa kita tidak boleh lekas berpuas diri karena masih ada warga yang tergolong miskin yang menanti intervensi komprehensif dari kita,” katanya.
